Fiqih Mazhab Negara "Sebuah Gagasan yang tidak Realistis"

Asrarun Ni’am dalam salah satu artikelnya yang dipublish di website MUI, www.mui.or.id, mengajukan gagasan tentang “fiqih mazhab negara”. Gagasan tersebut muncul karena keperihatinan penulisnya terhadap perbedaan penentuan awal puasa Ramadan, lebaran Idul Fithri tanggal 1 Syawwal dan lebaran Idul Adlha tanggal 10 Dzulhijjah yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, perbedaan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan konsep “fiqih mazhab negara”. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI, dapat mengambil peran untuk mengakhiri perbedaan tersebut dalam sidang itsbat yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Sya’ban dan 29 Ramadan. Keputusan sidang tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA) yang berisi penetapan tanggal 1 Ramadan sebagai tanda dimulainya puasa Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawwal sebagai pertanda berakhirnya puasa Ramadan dan perayaan Idul Fithri. Hal ini didasarkan pada dua argumentasi pokok yaitu kewenangan pemerintah sebagai “Ulil Amri” sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa [4]: 59 dan kaidah fiqhiyah “Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat”. Apakah ide tersebut cukup realistis sehingga dapat menyelesaikan perbedaan pendapat (ikhtilaf)? Apakah KMA tersebut cukup representatif untuk mewakili pandangan negara yang bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler sehingga layak dikategorikan sebagai “fiqih mazhab negara”? Apakah ini tidak berarti intervensi negara yang melanggar kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi? Artikel ini mencoba memberikaan tanggapan terhadap gagasan tersebut dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas